Sistem 'Digital Government' Pemprov Jabar Patut Dicontoh Instansi Lain

19-12-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Foto: Nadhen/nr

 

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi sistem digital government yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Ia pun menyatakan bahwa sistem tersebut patut dicontoh oleh berbagai instansi lain pemerintah.

 

Hal tersebut dia ungkapkan usai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut Komisi II mendapat paparan tentang bagaimana reformasi birokrasi di instansinya.

 

"Secara umum inovasinya sudah bagus ya. Ada pendekatan-pendekatan digital, e-government yang memang sudah seharusnya karena tren ke depan seperti itu," ujarnya, Senin (19/12/2022).

 

Lebih lanjut, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa digitalisasi dalam layanan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu juga bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai hal.

 

"Ini menjadi contoh buat pemerintah dan yang lainnya. Supaya nanti pelaksanaan digitalisasi atau kaitan dengan e-government ini juga semakin bagus, semakin efektif, dan juga semakin efisien," kata Teddy.

 

Pemprov Jabar pada tahun 2021 sudah berhasil melampaui target Indeks Reformasi Birokrasi. Pemprov Jabar mendapat nilai indeks 78,68 dalam kurun waktu 2018-2021. Salah satu penunjang target itu adalah mudahnya akses layanan publik dan digitalisasi layanan menjadi faktor pendukungnya. (ndn/rdn)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...